Setidaknya ratusan korban jiwa diyakini tertimbun longsor yang terjadi berturut-turut di lokasi illegal Mining Kecamatan Lape, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dalam sejumlah musibah. Belum lagi semakin meluasnya penggunaan bahan-bahan kimia yang merusak lingkungan.  Siapa yang peduli?

Berdasarkan Posko Pelaporan Keluarga Korban Longsor yang diprakarsai Sumbawanews.com (http://labaong.sumbawanews.com/data-korban/)  diperkirakan korban jiwa mencapai 145 orang dari setidak 5 kali longsor yakni tanggal 2,7,11,13, dan 14. Sementara yang baru dapat dievakuasi dan diketahui publik: 1. Marlon Asal Manado
2.Syamsul Hidayat (41) warga Dusun Sering Desa Kerato Kecamatan Unter Iwis.

Mengapa Rencana IPO di  Tengah Kasus Hukum

Benarkah ada skenario yang menginginkan PT Pukuafu Indah hengkang dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT)? Indikasi yang sangat Nampak adalah proses divestasi tetap jalan kendati pukuafu mengklaim di pengadilan sebagai pihak yang paling berhak atas saham divestasi 31% PT NNT.

Indikasi kedua, kini perusahaan tambang emas terbesar kedua di Indonesia itu sudah menggulir rencana initial public offering (IPO) yang akan melepas 10 % sahamnya di pasar modal setelah proses divestasi rampung 2010. Rencana ini di publikasi secara terbuka setelah rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 19 Agustus lalu yang dihadiri para pemegang saham minus Pukuafu indah. Rencana ini justru  di tengah belum adanya keputusan hukum tetap mengenai gugatan Pukuafu kepada pemerintah mengenai siapa sesungguhnya pemilik syah saham divestasi.

Dua saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan atas uji materiil UU Kejaksaan Kamis (12/08) kemarin kompak menyatakan ada yang salah dalam pengangkatan Hendarman Supanji. Tak tanggung, mantan Ketua MA Bagir Manan bahkan bersikukuh, tak semestinya Kejagung diangkat hanya dengan menepuk pundak. Masa jabatan Jaksa Agung berakhir persis ketika masa tugas kabinet usai. Jaksa Agung dalam hal ini bagian pelengkap dalam system pemerintahan, dimana kekuasaan eksekutif memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikannya.

Ada fakta menarik. Minggu lalu ketika Inalum diundang secara resmi oleh komisi VII, tak ada satupun batang hidung petinggi Inalum datang. Beberapa waktu kemudian, ketika Inalum diundang komisi VI, kompak semua petinggi dan direksi hadir. Secara politik ada upaya Inalum mengadu-domba penghuni Senayan, dan atau juga mencoba menghindari ponis publik terkait fakta pelanggaran lingkungan yang dilakukan Inalum di bumi Asahan.